KPU Kota Kediri Audiensi dengan Ponpes Wali Barokah Bahas Persiapan Pilkada

 

KPU Kota Kediri beraudiensi dengan Ponpes Wali Barokah Kediri membahas persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024, pada Selasa (9/7). Foto: LINES.

TPI Al Manshurin - Kediri (13/7). KPU Kota Kediri beraudiensi dengan Ponpes Wali Barokah Kediri membahas persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024, pada Selasa (9/7). Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian memulai audiensi dengan memperkenalkan anggota Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2024-2029.

“Selanjutnya, terkait persiapan Pilkada, KPU Kota Kediri melalui petugas pemutakhiran data pemilih, telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dengan dokumen KTP dan KK,” ujar Reza.

Terkait proses coklit, Reza mengapresiasi dukungan Ponpes Wali Barokah Kediri. “Coklit akan berlangsung sampai tanggal 24 Juli 2024. Alhamdulillah warga Ponpes Wali Barokah telah 100%,” pungkas Nisa Sari, dari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Kediri.

Sementara itu, terkait pencoblosan, Ketua Ponpes Wali Barokah KH Sunarto mengungkapkan, telah memetakan santri yang memiliki hak pilih. “Kami berupaya menyukseskan Pilkada 2024, dengan mendorong para santri menyampaikan hak suaranya di TPS setempat,” imbuhnya.

Ia juga mendorong KPU dapat memberikan regulasi yang mudah dan menguntungkan, sehingga partisipasi pemilih di Kota Kediri besar. “Kami selanjutnya mendukung, jika KPU terus melakukan sosialisasi, agar warga lingkungan ponpes dapat mengetahui tahapan Pilkada 2024. Termasuk, membatasi upaya yang tidak baik jelang Pemilu, seperti politik uang,” kata Sunarto.

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto turut memberikan masukan. “Di era yang serba digital, alangkah baiknya ke depan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dapat memanfaatkan teknologi digital. Tentu dengan catatan jutaan data pemilih tersebut terjamin keamanannya,” pungkas Agung Riyanto.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, anggota komisioner dari lima divisi, yakni Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Divisi SDM, Divisi Partisipasi Masyarakat, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, dan Divisi Teknis. (Mzdha)